EVALUASI DATA APE (ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA) 2018

Selasa (23 /10/2018), Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul kembai di evaluasi  dalam rangka  APE (Anugerah Parahita Ekapraya)  2018 oleh Tim Verifikasi Tingkat Pusat. Pelaksanaan Evaluasi data APE dilaksanakan secara marathon terhadap 4 Kabupaten dan 1  Kota. Sedangkan untuk DIY evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu (24/10/ 2018) bertempat di Bangsal Pracimosono Kepatihan Yogyakarta.  Unsur Tim terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan yaitu : Ibu Siti Mardiyah dan  Bp  Ono Taryono dan dari independen Bp Herman  Siregar

Hadir dalam Evaluasi tersebut seluruh kompenen pendukung pelaksanaan PUG, baik dari OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Unsur Akademisi . Ketua  Bappeda Kabupaten  Drs. Sri Suhartanto, M.Si mendapatkan apresisasi dari Tim Pusat, karena bisa hadir secara pribadi sebagai Ketua POKJA  PUG Kabupaten Gunungkidul.  Evaluasi diawali dengan paparan oleh Ketua Pokja PUG berkaitan dengan  pelaksanaan PUG dan Perlindungan Perempuan  di Kabupaten Gunungkidul.  Pada prinsipnya (tujuh)  prasyarat PUG  yaitu, Komitmen, Kebijakan, SDM dan Anggaran, Kelembagaan, Methode atau toll, Sistem Data Terpilah dan  Peran serta masyarakat telah dapat terpenuhi termasuk dalam pelaksanaannya. Bahkan  telah banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD, LSM dan Unsur Akademisi dan masyarakat dalam rangka Pelaksanaan PUG dan Perlindungan Perempuan.  

Yang menjadi perhatian utama selain kehadiran Ketua Pokja PUG adalah bagaimana pelaksanaan PPRG di Kabupaten Gunungkidul. Dimana untuk pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsiv Gender ini di Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan pembelajaran kepada seluruh OPD di Tingkat Kabupaten, Kecamatan  sampai ke Desa melalui sosialisasi dan pelatihan kepada para perencana dimasing-masing OPD. Pelatihan dimaksudkan agar dalam setiap proses perencanaan penganggaran  responsif gender.    

Menjadi catatan penting adalah bagaimana  komitmen pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaksanaan PUG , karena selama ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelaksanaan PUG

Tim juga meminta keterangan bagaimana Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan PUG, sementara anggaran pada  Dinas pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (DP3AKBPMD) sangat terbatas. Kepala  Bappeda selaku Ketua Pokja PUG menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG dan  perlindungan  perempuan tidak hanya dilakukan oleh DP3AKBPMD saja tetapi  melalui Organisasi Perangkat Daerah lainnya  dan Desa dengan berbagai kegiatannya. Dari Bidang pemerintahan Desa menyampaikan bahwa  pelaksanaan PUG di 144 Desa telah ada regulasinya, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penganggaran Desa telah diberikan peluang terhadap Desa untuk menganggarkan  kegiatan yang reponsive gender.  Untuk memacu pelaksanaan PPRG tersebut  telah dilaksanakan sosialisasi dan reviu terhadap perencanaan penganggaran Desa oleh Bidang Pemerintahan Desa bekerja sama dengan Inspektorat daerah.

Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG dengan melakukan review terhadap anggaran  OPD dan  Desa dengan memberikan rekomendasi melalui Bupati agar dalam setiap penganggran Desa OPD/Desa  memberikan ruang untuk pelaksanaan PUG

Tim juga tertarik dengan Inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul terkait dengan Slogan Gendong Tas dulu baru Gendong Anak,  serta lagu Ayunda Simenik.

Gender Champion menjadi perhatian penting karena mereka inilah yang akan menjadi panutan/sorotan dalam pelaksanaan PUG. Tiga (3) orang telah  diajukan sebagai  Gender champion  yaitu Ibu Bupati Gunungkidul sebagai Kepala Daerah yang memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu bahu-membahu antara laki-laki dan perempouan dalam kancah pembangunan, Siti Badriah dari Bag Kesra Setda Kabupaten Gunungkidul terkait dengan prestasi dan perhatiannya terhadap pendidikan Luar sekolah dan Lingkungan hidup serta    Sutono Kepala Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari terkait dengan peran sertanya mendukung KB bagi Pria.

Untuk itu Tim mengharapkan ada tambahan Gender Champion, sehingga ditambahkan 2 (dua) orang lagi yaitu Sujoko S.Sos M.Si selaku Kepala DP3AKBPMD yang memberikan dukungan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan PUG dan Ketua Pokja PUG Kabupaten Gunungkidul, Drs. Sri Suhartanto yang senantiasa memberikan ruang dalam perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.

Terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan, dilakukan di DP3AKBPMD melalui P2TP2A  yang masih menjadi Bagian dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping itu telah terbentuk FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak) di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan sebagian Desa.  

FPK2PA merupakan Forum penanganan korban yang dilakukan secara berjejaring, FPK2PA telah terbentuk di masing-masing Kecamatan (18) dan sebagian desa. Mekanisme kerjasama antara Forum ini adalah berjejaring dengan unsur-unsur layanan baik OPD , LSM maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sangat memberikan perhatian terhadap pencegahan kekarasan terhadap perempuan dan anak,  untuk itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah  membuat Peraturan Daerah  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda 25 tahun 2012) dan telah diterbitkan  Peraturan Bupati No 48 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan, dimana didalamnya mengatur mekanisme berjejaring sehingga pelayanan terhadap  korban dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap data APE, sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Evaluasi, Kepala Bappeda Gunungkidul, Drs. Sri Suhartanto, M.Si selaku ketua Pokja PUG  siap uantuk memfasilitasi penerbitan  Peraturan Daerah tentang  PUG (rumiha/PPPA)

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas