Sesuai Perbup 74 Tahun 2021 pasal 4 dan 5,

TUGAS DAN FUNGSI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas  mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
5. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat;
6. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kalurahan;
7. pelaksanaan pembinaan perencanaan, keuangan, dan kekayaan Kalurahan;
8. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. pengelolaan  kesekretariatan dinas; dan
13. pengelolaan UPT.